Data Kependudukan - Kemendagri Usulkan Rp258 Miliar

Kategori: Berita Depdagri(118 view)

"Ada Rp 258 milliar dana yang diajukan dalam perubahan APBN 2010, tentu saja dana itu nanti akan kami serahkan ke daerah dalam bentuk DAK," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (22/4).

Gamawan mengatakan akhir 2011 pemerintah diharuskan menyelesaikan pembuatan NIK secara nasional. Karena itu, seluruh komponen pemerintah di daerah sedang menyempurnakan data kependudukan di daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan bagi kelancaran pendataan kependudukan melalui anggaran APBN yang ditransfer ke daerah melalui DAK.

Dalam rangka pendataan kependudukan tersebut pemerintah daerah juga akan memberikan KK gratis kepada penduduk yang belum memilikinya. Pasalnya, KK merupakan basis pemberian NIK. Pemerintah juga berencana agar program pembuatan KTP elektronik secara nasional sebagai tindak lanjut NIK ke depan untuk tahap awal dibiayai oleh APBN.

Basis NIK itu kan KK, jadi semua penduduk Indonesia yang diperkirakan 240 juta orang ini itu nanti ada NIK-nya," ujarnya.

E-KTP Gratis Rampung Paling Lambat 2013

Jakarta - KTP elektronik direncanakan rampung pada 2012. Saat ini, Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan, Departemen Dalam Negeri, sedang melakukan uji petik yang sudah dilakukan sejak 2009 lalu. Uji petik ini dilakukan pada empat kota dan dua kabupaten di Indonesia.

"Pada 2010 ini, kami akan berfokus dan memprioritaskan pada pemuktahiran data," kata Direktur Jenderal Administrasi dan Kependudukan, Irman saat memberikan keterangan pers pada wartawan, Selasa (2/3). Tahun ini, direktorat yang dipimpinnya ditargetkan bisa menyisir separuh daerah di seluruh Indonesia. Sisanya, pembersihan data ditargetkan selesai pada 2011. "Pada akhir 2012, kami akan menerbitkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) lagi," kata Irman.

Tahun ini, kata Irman, sistem online sudah mulai dicoba terutama di daerah uji petik. "Dalam 2-3 hari, sistim online memang masih macet, untung kami lakukan uji petik," katanya.

Dengan demikian pemerintah bisa tahu kelemahan dan menakar kerugian, karena hanya enam daerah. Keenamnya adalah Padang, Yogyakarta, Denpasar, Makasar, Jembrana, dan Cirebon.

Untuk 6 daerah yang sudah diterbitkan NIK-nya pada 2010 ini, E-KTP mereka bisa didapatkan pada 2010 ini. Lalu pada akhir 2011, Dirjen Minduk ini memperkirakan E-KTP bisa mulai dibagikan pada 2011 di 191 kabupaten dan kota. Sedangkan sisanya 300 daerah akan menyusul pada 2012. "Paling Lambat 2013," tambahnya.

Selanjutnya, Irman menjamin, pembuatan E-KTP ini cuma-cuma alias tidak dipungut biaya. "Karena ini adalah dokumen negara dan hak penduduk," kata Irman. Dan untuk biaya pembuatan KTP ini, pada sesi perdana akan didanai oleh APBN. "Ke depannya berharap bisa dibiayai APBD," kata Irman.

Soal anggaran, hingga saat ini jumlahnya masih dibahas. Sebelumnya, kata Irman, dana proyek E-KTP ini mencapai 6,6 Triliun. Tapi, kata Irman lagi, pemerintah akan berusaha menekan menjadi 6,3 Triliun.

Jika proyek E-KTP ini berhasil, kata Irman, maka Kisruh KTP ganda yang mewarnai penghitungan Daftar Pemilih Tetap pada pemilu kemarin diharapkan tidak terjadi. "Kalau 2014, Kami baru berani bilang ke KPU untuk gunakan KTP," katanya.

Dikutip dari : tempo-interaktif.com